Serumpuntimur com, JAMBI – Bawaslu menganggap Sarjana Pendidikan itu tidak relevan untuk bekerja di lembaga kepemiluan. Hal ini mengundang reaksi dari para pihak, terutama dari pengamat pendidikan.
Pengamat Pendidikan Jambi, Kemas Imron Rosyadi, mengatakan, Sarjana Pendidikan itu relevan untuk bekerja di lembaga kepemiluan. Karena sejatinya yang dibutuhkan adalah kompetensi dan juga kemampuan untuk kepemiluan. “Kami sayangkan anggapan Sarjana Pendidikan tidak relevan untuk bekerja di Bawaslu,” katanya, Selasa (5/3/2019).
Ia mengatakan, pada posisinya memang staf itu dibutuhkan untuk membantu pekerjaan pimpinan. Dan juga dalam pekerjaan itu juga diberikan petunjuk terkait apapun. “Toh pada akhirnya keputusan kebijakan itu ada ditangan para pimpinan,” kata pria yang juga Ketua Perludem Jambi ini.
Bukan hanya perkara staf saja, para pimpinan Bawaslu pun saat ini banyak yang bergelar Sarjana Pendidikan. Lebih kurang ada 20 pimpinan saat ini yang bergelar Sarjana Pendidikan. “Pimpinan saja boleh Sarjana Pendidikan, masa staf yang notabene membantu dianggap tidak relevan,” tukasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Jambi, Jafar Ahmad, mengatakan, Sarjana Pendidikan itu relevan untuk bekerja di Bawaslu. Karena sejatinya, tenaga teknis itu yang dibutuhkan adalah kualifikasi, dalam artian kompetensi dan juga pengalaman. “Mau sarjana apapun ketika memenuhi kualifikasi dan layak, sah saja,” katanya.
Ia menyebutkan, apalagi jika dalam perekrutan itu disebutkan ada klausul sarjana lainnya, berarti semua sarjana bisa masuk. Minimal mereka bisa sebagai pengawasan, sosialisasi, atau pendidikan politik masyarakat. “Pimpinan Bawaslu saja banyak kok Sarjana Pendidikan,” ujar lulusan Doktor Universitas Indonesia ini.
Berbed ceritanya ketika tidak ada bicara klausul sarjana lainnya, hal ini mungkin bisa saja. Tetapi jika ini ditolak hanya karena alasan Sarjana Pendidikan, itu sebuah kesalahan. “Toh bisa saja Sarjana Pendidikan itu lebih paham dengan kepemiluan dari pada sarjana yang dibutuhkan,” tandasnya. (*/Rst)
