Serumpuntimur.com,Muarasabak – Sejak 1 Januari lalu, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu di Tanjab Timur, dihapuskan. Penggantinya, peserta Jamkesda yang ada dimasukan ke peserta BPJS, yang preminya ditanggung pemerintah. Hanya saja, masih banyak warga tidak mampu yang belum diimigrasikan ke peserta BPJS. Akibatanya menimbulkan persoalan baru.
Persoalan ini muncul ketika warga tidak mampu itu sakit. Mereka kebingungan mencari bantuan untuk berobat, salah satunya mendatangi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Tanjab Timur. Ketua Baznas Tanjab Timur KH. Arsuadman Arsyad mengatakan, pasca dihapuskannya Jamkesda Baznas dan Tim Peduli Tanjab Timur, menjadi tempat mengadu.
Dijelaskan, pada dasarnya Baznas dan Tim Peduli Tanjab Timur, tidak mempersoalkan banyaknya masyarakat yang datang agar dibantu biaya pengobatannya. Karena memang uang yang dikelola Baznas dan Tim Peduli Tanjab Timur, memang untuk umat. Hanya saja kata KH. Arsuadman Arsyad, perlu ada ketusan bersama ataupun SOP yang mengatur agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Mungkin diatur, yang mana yang menjadi tanggung jawab kami dan Tim Peduli, penyakit yang seperti apa, kategori masyarakat yang mana, dan yang mana menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Pemerintah. Karena saat ini, semuanya ke kami (red_Baznas dan Tim Peduli), jika masyarakat itu tidak diakomodir di BPJS tanggungan pemerintah,”jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanjab Timur Ernawati mengatakan, pada akhir 2018 lalu tercatat sebanyak 5.021 peserta Jamkesda yang telah diimigrasikan menjadi peserta BPJS. Dan tahun ini Pemkab Tanjabtim, berencana kembali akan memasukan sekitar 3000 warga miskin lainnya. Semua peserta yang telah diimigrasikan premi bulanan BPJS nya ditanggung Pemkab Tanjabtim. Pemda sendiri katanya telah menyiapkan uang sebesar 2 miliar untuk membayar premi BPJS.
Erna melanjutkan, tidak menutup kemungkinan beberapa masyarakat miskin yang tidak terakomodir menjadi peserta BPJS yang preminya ditanggung Pemerintah. Namun secara bertahap Pemda akan terus mengupayakan agar semuanya terakomodir. Karena selain bersumber dari APBD Kabupaten Tanjabtim, pada tahun ini sebanyak 6.500 masyarakat miskin lainnya juga akan dimasukan menjadi peserta BPJS yang premi bulanannya dibebankan pada APBD Provinsi Jambi.
“Jadi jika imigrasi dari peserta Jamkesda ke BPJS ini terlealisasi semuanya pada tahun ini, maka jumlah peserta Jamkesda yang ditanggung preminya oleh Pemerintah mencapai 14 ribu lebih. Terkait dengan pembagian tugas dengan Baznas dan Tim Peduli, tentu ini akan kita dudukan bersama,”jelasnya.
Mananggapi adanya masyarakat kurang mampu yang belum diakomodir, Bupati Tanjab Timur H. Romi Hariyanto meminta agar Dinas Kesehatan dan Baznas serta Tim Peduli Tanjab Timur, duduk bersama. Namun, yang pasti masyarakat yang kurang mampu akan tetap dibantu. Persoalan siapa yang akan membantu, Baznas, Tim Peduli atau Pemda, ini yang akan diatur.
“Kita sangat berterimakasih dengan Baznas dan Tim Peduli, karena memang sangat membantu pemerintah. Nanti ini akan diatur, saya sudah minta Dinkes agar ini diatur,”katanya.(Amir)
