Muarasabak, Bantuan Sosial (Bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rantau Rasau diduga belum tepat sasaran. Pasalnya, masih ada keluarga di Kelurahan Bandar Jaya yang mampu masih menerima bantuan tersebut.
Seperti yang diutarakan oleh Teguh Subeno, selaku Ketua RW 01 yang sempat menyampaikan kekecewaannya mengatakan bahwa, bantuan PKH di daerahnya masih ada yang belum tepat sasaran. Sejatinya, program Bansos itu ditujukan untuk meringankan beban warga kurang mampu, ternyata praktek dilapangan orang yang mampu masih kecipratan .
“Banyak warga yang secara ekonomi memiliki kemampuan di atas rata-rata menerima manfaat Bansos, sebaliknya warga yang kurang mampu malah tidak dapat,” katanya.
Ia juga menyebutkan, ternyata warga yang sudah meninggal masih dapat atau terdaftar. “Saya pengen Pemerintah melakukan pendataan ulang dalam program Bansos tersebut. Dengan tidak tepatnya sasaran itu, telah membuat kegaduhan di masyarakat,” sebutnya saat dikonfirmasi disela sela Musyawarah proses Verifikasi dan Validasi DTKS, di Kantor Lurah Bandar Jaya.
Terkait hal ini, lanjutnya, banyak warga yang sudah protes dan terkadang sampai ribut. “Selama ini kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena data tersebut dikeluarkan oleh pusat. Mudah -mudahan upaya tersebut berhasil dan seluruh program Bansos bisa benar -benar diberikan kepada warga yang tidak mampu,” lanjutnya.
Ia memaparkan bahwa, sebenarnya bukan warga miskin yang banyak, tetapi datanya yang masih salah. Sehingga banyak orang mampu yang terdata jadi orang miskin. “Dan saya lihat di lapangan, rumah warga yang mampu masih ada ditempel tulisan PKH,” paparnya.
Menanggapi hal ini, Kordinator Daerah (Korda) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Trinawati saat dikonfimasi mengatakan, kalau memang ada data yang tidak Valid agar diusulkan di Kelurahan melalui Musyawarah.
“Maksudnya yang tepat siapa, yang tidak tepat siapa, nanti akan dikeluarkan dari bantuan. Silahkan usulkan nama yang menurut mereka tepat melalui Musyawarah dan melalui perubahan data dari Kementerian Sosial,” katanya.
Sementara itu, Muhammad Ridwan, selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa, Dinasnya telah berupaya agar bantuan PKH ini tetap sasaran dengan cara membuat himbauan melalui sosialisasi dan media sosial.
Himbauan tersebut, tegasnya, dalam rangka Percepatan Penanganan Kemiskinan dan ketepatan sasaran bantuan sosial di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung.
Adapun bunyi dari himbauan tersebut yaitu, pihaknya memohon bantuan dan kerjasama kepada seluruh pihak dilapangan jika, ditemukan masyarakat atau keluarga miskin yang benar benar layak untuk mendapatkan bansos tapi belum menerima bansos, selanjutnya, masyarakat yang tergolong mampu atau tidak layak tapi masih menerima Bansos (PKH, sembako, DLL) agar dapat menyampaikan Informasi, Data dan foto rumahnya kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjabtim melalui Media Layanan Pengaduan yang telah disediakan.
“Data yang disampaikan, agar memuat nama dan alamat yang jelas agar dapat kami tindak lanjuti melalui Cross Chek ke lapangan. Dan kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
“Dan bagi masyarakat yang ingin melapor temuan ini, kami sangat mempersilakan. Karena bantuan inilah yang kami harapkan. Bahkan identitas pelapor akan kami jamin kerahasiaannya,” lanjutnya.
Kemudian ia mengucapkan terimakasih atas informasi ini. Bahkan informasi ini, akan segera ditindaklanjutinya dengan cara cek kelapangan.
Ia juga menyampaikan bahwa, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung pada Tahun 2019 lalu sudah menurun. Dimana dari 7.322 jumlah penerima PKH pada tahun 2019 lalu, di tahun ini menjadi 7.043 penerima. Artinya ada sebanyak 279 penerima PKH yang dihapus. Dan demi memastikan PKH di Tanjabtim tepat sasaran, maka pihaknya akan terus melakukan verifikasi keluarga miskin. Sehingga program ini benar-benar tepat sasaran. (SGT/ST)