DPRD Tanjabtim Gelar Rapat Paripurna

MUARA SABAK – Rapat Paripurna terkait penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), tahun anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Tanjabtim digelar, Senin (22/03).

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Tanjabtim, Mahrup, Wakil Ketua I DPRD, Saidina Hamzah, Wakil Ketua II DPRD, Gatot Sumarto, Sekda Tanjabtim, Sapril, beberapa orang anggota DPRD lainnya, serta kepala OPD dan unsur Forkopimda lainnya.

Mahrup, saat diwawancarai usai kegiatan ini mengatakan, LKPJ APBD tahun anggaran 2020 ini nantinya setelah di audit BPK akan menjadi Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020.

“Dalam hal ini, paripurna telah dijelaskan atau disampaikan oleh Bupati, yang diwakilkan oleh Sekda Tanjabtim, yang mana telah memuat poin-poin yang telah disampaikan,” ucap Mahrup.

“Dan kami selanjutnya akan membentuk pansus dan LKPJ tersebut, nanti akan dibahas oleh pansus yang dibentuk oleh lembaga DPRD. Insyaallah segera kita bentuk dan akan kita beri pandangan atau di rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pandangan umum fraksi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021, fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) DPRD Kabupaten Tanjabtim menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap nota pengantar LKPJ Bupati Tanjabtim tahun anggaran 2020.

Fraksi RNR meminta penjelasan terkait anggaran dari dana CSR yang terkumpul dari seluruh perusahaan serta rincian kegiatan per item di wilayah Kabupaten Tanjabtim untuk tahun 2020.

Selain itu, fraksi RNR juga meminta kepada Bappeda untuk transparan dalam menyampaikan serta menjelaskan program-program kegiatan yang menggunakan anggaran CSR tahun 2021.

Selain itu, dalam pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanjabtim, membahas terkait dunia pendidikan di Kabupaten Tanjabtim yang masih perlu banyak perbaikan di semua lini. Hal ini menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjabtim masih terendah se-Provinsi Jambi.

Terkait hal itu, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan langkah-langkah konkrit yang telah dan akan dilakukan oleh Pemda dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Tanjabtim.

Rapat Paripurna ini akan dilanjutkan pada tanggal 24 Maret 2021 dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2020.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *