MUARASABAK,Serumpuntimur-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung dinamis. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati, para fraksi menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi daerah sekaligus mengajukan serangkaian tuntutan strategis agar anggaran tahun depan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat yang digelar Kamis (6/11/25) itu dihadiri Wakil Bupati Muslimin Tanja dan unsur pimpinan DPRD. Lima fraksi—Demokrasi Keadilan, PAN, Nasdem, Gerindra, dan Golkar—mengulas secara kritis arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta konsistensinya dengan RPJMD.
Juru bicara fraksi, Dany Dwi Anggara, menggarisbawahi bahwa Tanjab Timur saat ini berada dalam kondisi keuangan yang “sangat serius” akibat penurunan transfer pusat dan perlambatan ekonomi nasional.
Fraksi meminta pemerintah daerah membeberkan capaian RPJMD 2025 karena menjadi fondasi penentuan prioritas 2026.
“Anggaran harus tetap menghasilkan solusi nyata — kesejahteraan, penurunan kemiskinan, lapangan kerja, pemulihan ekonomi lokal dan pelayanan dasar,” tegasnya.
Fraksi PAN melalui Ilham Febriansyah menekankan bahwa APBD 2026 wajib berpihak pada publik. Mereka menuntut pemerintah memastikan indikator kinerja lebih terukur dan program benar-benar masuk ke wilayah pesisir, desa terpencil, serta kelompok rentan.
PAN menggarisbawahi perlunya:
- percepatan layanan berbasis digital,
- profesionalitas ASN,
- serta pengawasan yang lebih kuat terhadap OPD dan proyek fisik.
Nasdem menjadi salah satu fraksi yang paling menyoroti penurunan signifikan rancangan anggaran 2026.
Mereka meminta rincian:
- investasi Rp2 miliar untuk penyertaan modal Bank Jambi,
- status tenaga honorer yang tidak terdata BKN,
- serta detail penerimaan lain-lain sebesar Rp 31,6 miliar dan Silpa Rp 39,3 miliar.
Fraksi juga meminta APBD tetap fokus pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat meski dalam kondisi anggaran tertekan.
Fraksi Gerindra melalui Ambo Acok menekankan bahwa asumsi peningkatan PAD 24,87% harus diikuti langkah konkret.
Gerindra juga mendesak realisasi janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat, seperti:
- insentif RT Rp1 juta per bulan,
- pembangunan tanggul 1.000 km,
- bantuan kapal nelayan 10 GT,
- pakaian gratis siswa.
Fraksi ini bahkan merinci daftar panjang belanja yang harus menjadi sasaran efisiensi demi memastikan anggaran benar-benar produktif.
Golkar melalui Hj. Dewi Julianti mendorong pemerintah daerah mengambil langkah inovatif untuk menggali PAD di tengah menurunnya pendapatan. Optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah dinilai menjadi kunci memperkuat kemampuan fiskal.
Golkar juga menekankan perlunya fokus pada:
- infrastruktur dasar,
- pendidikan dan kesehatan,
- pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- serta perlindungan sosial.
Meski masing-masing fraksi memiliki penekanan berbeda, seluruhnya sepakat bahwa APBD 2026 harus lebih strategis, realistis, dan berorientasi pada masyarakat.
Tekanan fiskal akibat penurunan dana pusat menjadi kekhawatiran bersama, namun juga mendorong DPRD dan Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif menyusun anggaran.(Tam)
