Pemkab Tanjabtim Sampaikan APBD Perubahan 2022 Dalam Paripurna Dewan

Pemerintahan1 Dilihat

Muara Sabak, serumpuntimur.co – Sekda kabupaten Tanjab Timur, Sapril, sampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Perubahan 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Mewakili bupati, Sekda menyampaikan, bahwa rancangan perubahan ini di sesuaikan dengan penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman kepada pokok-pokok kebijakan yang mendasar, seperti perubahan kebijakan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan Transfer, dan lain-lain serta pendapatan daerah yang sah serta perubahan kebijakan belanja daerah.

Sapril, menjelaskan, APBD sebelum perubahan sebesar Rp.1.170.687.345.642,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.244.711.087.856,- terjadi kenaikan sebesar Rp. 74.023.742.214,-

Dikatakan Sapril, pendapatan daerah sendiri merupakan komponen dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainya.

“Dalam rincian pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp.67.926.433.911,- mengalami penurunan sebesar Rp.6.051.267.215,- sehingga menjadi sebesar Rp. 61.875.166.696,-“jelasnya

Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2022 adalah semula sebesar Rp.1.166.687.345.642,- terjadi kenaikan sebesar Rp.74.023.742.214,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.240.711.087.857,-

Dalam rangka pengelolaan belanja daerah yang efektif, efesien dan mengakomodir penyesuaian perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran (KUA) maka kebijakan belanja daerah, kata Sekda.

Disampaikannya juga, bahwa beberapa hari lalu telah dilakukan penyesuaian harga BBM, ini sangat memberatkan masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM dimaksud. Melalui peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 134/PMK/.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

“Berdasarkan Permenkeu tersebut dimana di seluruh kabupaten kota wajib menganggarkan minimal sebesar 2% yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) terdiri dari dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022, yang akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,”terangnya

Diakhir penjelasannya, Sekda berharap agar Ranperda Perubahan APBD ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penulis : Rustam Has

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *