Sekda Sampaikan Sambutan Bupati Terhadap Pendapat Akhir Fraksi DPRD Tentang Ranperda LPP APBD Tanjab Timur Tahun 2022

TERKINI1 Dilihat

Serumpuntimur.co, MUARASABAK– Sekda, Sapril. S.IP,  menyampaikan kata sambutan bupati dalam rapat Paripurna DPRD Tanjab Timur, Rabu, 18/7.

Paripurna ini merupakan masa persidangan III dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022.

Seusai penyampaian pendapat akhir semua fraksi. Sapril, membacakan sambutan Bupati. “Terima kasih kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan tugas konstitusinya, terutama kepada badan anggaran DPRD yang telah bekerja keras bersama tim anggaran dewan dengan para OPD yang telah melaksanakan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022” kata Sapril

Bupati juga berterima kasih atas apresiasi yang disampaikan seluruh fraksi – fraksi terhadap capaian opini wajar tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kalinya secara berturut -turut.

“Pencapaian ini tak lepas dari peran serta seluruh komponen perangkat daerah termasuk Anggota DPRD kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkap Sekda

Menyangkut saran, masukan dan pendapat serta catatan dalam pendapat akhir frakasi, Sekda, mengatakan akan dqn harus diperhatikan dan ditindak lanjuti pihak eksekutif.

“Dan saya perintahkan kepada tim anggaran dan seluruh kepala OPD agar segera menindak lanjuti catatan maupun rekomendasi badan anggaran dan fraksi-fraksi DPRD guna perbaikan dan penyempurnaan,”kata Sekda

Namun semua itu akan Mempedomani Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Bab III Huruf C point 1 huruf A menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk di evaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati,” sebut sekda. (tam)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *