Sujipto: Kalau Ada Bukti Kuat Silahkan Laporkan & Tempuh Jalur Hukum

Pemerintahan3 Dilihat

Serumpuntimur.com, Muarasabak – Konflik lahan yang menjadi tempat dibangunnya Perumahan Nelayan di Kecamatan Mendahara terus berlanjut. Pertemuan di Kantor Bupati, Rabu (23/1) kemarin, antara Pemda Tanjab Timur, Pihak Penghibah dan warga yang menclaim memiliki lahan tersebut menuai jalan buntu.

Bahkan, Pemda menyarankan jika warga yang mencalaim tanah tersebut untuk menempuh jalur hukum jika memang memiliki bukti kuat atas kepemilikan tanah Perumahan Nelayan.

Sujipto Asisnten I Setda Tanjab Timur yang memimpin rapat kemarin menegaskan, dalam melakukan pembangunan Rumah Nelayan, Pemerintah telah melalui prosedur. Pemerintah telah mendapatkan hibah dari 10 warga Kecamatan Mendahara, yang memiliki tanah seluas 355 meter untuk dijadikan perumahan nelayan. Lagi pula, tanah yang dibangun tersebut telah memiliki sertifikat dan peruntukannya untuk perumahan nelayan.

Hal ini ditegaskan Silujipto setelah memastikan kepada 10 warga yang telah mengjibahkan tanahnya ke Pemda, adalah tanahnya sendiri dan siap mempertanggung jawabkan apa yang telah dihibahkannya. Untuk itu jika memang Asri dan keluarga yang mengaku memiliki tanah tersebut tidak terima dipintanya untuk menempuh jalur hukum.

“Secara prosedur saya kira tidak ada masalah. Kalau memang ada yang tidak terima dan merasa memiliki bukti kuat atas tanah itu, silahkan lapor, tempuh jalur hukum,”tegasnya.

Pemerintah melakukan pembangunan rumah nelayan karena meyakini tidak ada persoalan terkait tanah. Jika ada yang mengaku memiliki tanah itu jalur hukum yang dapat memutuskannya. Sebab, pertemuan yang telah dilakukan selama ini tidak ada titik temu. Warga yang menghibahkan tanahnya meyakini tanahnya itu miliknya dengan bukti-bukti. Begitu juga, Asri yang mengaku memiliki tanah itu sangat yakin memiliki tanah ditempat pembangunan rumah nelayan dengan bukti yang diakuinya cukup kuat.

“lagi pula tanah itu telah bersertifikat, dan yang dapat memutuskan atau membatalkan sertifikat itu pengadilan,”lanjutnya.

Sementara itu M. Yusuf keluarga Asri yang melakukan penggugatan menegatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk meneyelesaikan tanah Prumahan Nelayan. Sebab, proses ganti rugi tidak jelas hingga saat ini. Dikatakan, pihaknya tidak menggugat secara keseluruhan tanah yang dijadikan perumahan nelayan. Berdasarkan surat yang dipegangnya ada sekitar 133 meter persegi yang dimilikinya dan telah berdiri perumahan nelayan diatasnya.

Menurutnya, Sebelum dilakukan pembangunan, pihak pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihaknya. Namun koordinasi itu tidak pernah tuntas.

“Ya kita akan tempuh jalur hukum, besok kita lapor. Kami memiliki surat menyurat yang kuat dan surat itu ditansatangani Pemerintah terdahulu,”tegasnya. (Amir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *