Wabup Sampaikan Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda LPP APBD 2022

TERKINI2 Dilihat

Serumpuntimur.co, Muarasabak – Wakil Bupati Tanjab Timur, Robby Nahliyansyah sampaikan Tanggapan Eksecutif dalam Rapat Paripurna Dewan atas Pandangan Umum FraksI-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (12/6/23) sore.

Wakil Bupati mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

” Atas pencapaian untuk ke enam kalinya opini laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tanjung jabung timur tahun 2022 yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Legislatif dan Eksekutif dan diharapkan pada tahun mendatang opini ini dapat dipertahankan,”kata Wabup

Adapun jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi diantaranya dari fraksi PDI Perjuangan terkait langkah konkrit apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan dapat kami jelaskan untuk perikanan tangkap telah dilakukan pemberian bantuan berupa alat tangkap dan alat pengolahan.

Menanggapi Fraksi BBI terkait kendala menurunnya realisasi PAD Tahun 2022 dengan ini dapat dijelaskan penurunan realisasi tahun anggaran 2022 salah satunya terjadi pada realisasi penerimaan BLUD. mengenai Silpa sebesar Rp. 98.828.692.083,92 secara umum terdiri dari sisa dana BOS, sisa Kas di BLUD RSUNH sisa dana JK. di bendahara Puskesmas, sisa dana mengikat di BUD sebesar Rp.22.403.145.271,94 sisa dana dari tidak mengikat sebesar Rp.76.425.546.811,92 terdiri dari dana DAU dan Over Target pendapatan,”kata Robby

Fraksi Restorasi Nurani Rakyat terhadap pandangan umum mengenai Silpa secara umum dapat kami sampaikan pada Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2022 ini merupakan Silpa hasil audit (Defenitif) Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Jambi atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.98.828.692.038,86;sedangkan angka sebesar Rp.151.720.237.630,81 merupakan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 20222 berupa Silpa tahun anggaran 2021,”ungkap Robby

Menanggapi pemandangan umum terkait belum ditindaklanjuti keputusan Makamah Agung RI nomor. 45.PK/TUN/2023 dalam perkara dr. Meidrin Jhoni dengan Bupati dapat kami sampaikan pelaksanaan putusan MA  tersebut, BKPSDMD Tanjung Jabung Timur telah menyampaikan surat ke kantor regional VII BKN Palembang nomor. 800/1312/BKPSDMD/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal konsultasi tertulis terkait pengaktifan kembali pegawai negeri sipil, surat tersebut telah disampaikan langsung ke BKN melalui Kabid Mutasi BKN pada tanggal 8 Juni 2023 dan sampai saat ini kami akan menunggu hasil konsultasi dimaksud,”papar Wabup.

Lanjut Robby terkait penjelasan serta rincian jumlah dana CSR dari total seluruh perusahaan se kabupaten Tanjung jabung timur dapat dijelaskan rincian dana CSR dari seluruh perusahaan tahun 2022 sebesar Rp.20.693.251.374.00,- untuk perbaikan jalan, pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, kegiatan sosial kemasyarakatan berupa bantuan perbaikan Mesjid, santunan kepada masyarakat kurang mampu l, untuk program CSR tahun 2023 masih untuk program yang sama serta kegiatan pencegahan stunting,”Tutup Wabup (rustam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *